SISTEM
DAN SEJARAH EKONOMI INDONESIA
BAB I
SISTEM EKONOMI INDONESIA
A.
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Pengertian sistem menurut para ahli :
Henry Prat Fairchild dan Eric Kohler
"sebuah rangkaian yang saling
kait mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang paling kecil,
bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain juga ikut
merasakan ketergangguan tersebut."
Pamudji
"suatu kebulatan dan
keseluruhan yang komplek atau terorganisir, dimana suatu himpunan atau
perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau
keseluruhan yang komplek atau utuh."
Poerwadarminta
"sekelompok bagian-bagian
(alat dan sebagainya), yang berkerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu
maksud. Apabila salah satu bagian saja rusak atau tidak dapat menjalankan
tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak dapat menjalankan tugasnya maka
maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem
yang sudah terwujud akan mendapatkan gangguan."
Sistem adalah perpaduan beberapa subsistem yang
membentuk sistem itu sendiri. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari
aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk
mencapai tujuan dalam perekonomian.
Sisterm perekonomian ada beberapa jenis, tetapi Indonesia menganut sistem
ekonomi Pancasila yang sering disebut sistem demokrasi ekonomi. Demokrasi
ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, serta dilakukan
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, sistem demokrasi ekonomi merupakan
sistem ekonomi yang mengikutsertakan peran aktif rakyat disebut juga sistem
ekonomi kerakyatan.
B.
SISTEM
EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sistem ekonomi adalah suatu bentuk organisasi yang
mengatur berbagai masalah ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan
rakyat.
Gregory Grossman, pakar ekonomi
dalam bukunya “Sistem-Sistem Ekonomi” mengemukakan pengertian sistem ekonomi
sebagai berikut
“Sekumpulan komponen atau
unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi yang bukan
saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan sampai tingkat tertentu
saling menopang dan mempengaruhi.”
Chester A Bemand mengatakan bahwa :
"Sistem ekonomi adalah suatu
kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di dalamnya ada bagian-bagian
dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri."
Dumatry (1996) mengatakan bahwa :
"Sistem ekonomi adalah suatu
sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan."
1)
MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI
a. SISTEM EKONOMI LIBERAL
Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh
kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal menghendaki
adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak
dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
b. SISTEM EKONOMI SOSIALIS
Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara.
Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab
negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di
negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis.
c. SISTEM EKONOMI CAMPURAN
Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem
ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini pemerintah bekerja sama dengan
pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak
diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang.
Pengertian Sistem Politik menurut para ahli :
Sukarna
"Sistem politik adalah suatu
tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaiana memperoleh suatu kekuasaan di
dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya,
pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya."
Robert dahl
"Sistem politik merupakan pola
yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan
berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan."
David easton
"Sistem politik adalah
interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai
dialosikan secara otoritatif kepada masyarakat."
Rusadi kantaprawira
"Sistim politik merupakan
mekanisme atau cara kerja serangkaian fungsi atau peranan dalam sistim politik
yang berhubungan atau sama lain dan menunjukan suatu proses yang
langgeng."
Sistem Politik adalah kumpulan pendapat-pendapat dan
lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain
untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan
dengan cara mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan
negara dan hubungan negara dengan negara.
Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah sebagai
berikut :
1.
Liberalisme (liberal) dengan Komunisme
(komunis), konteksnya adalah ideology politik.
2.
Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi
(otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3.
Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme
(etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.
4.
Desentralisme (desentralistis) dengan
Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.
5.
Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime
(sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
6.
Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat,
konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
C. SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALISME
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara
penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran
dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga
pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang
cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi
dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk
mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik,
telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal
permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah
mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh
masyarakat.
D. PERSAINGAN TERKENDALI
Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi,
tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah
kapitalistik. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor
produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia
bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi
suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari
persaingan tak sehat dalam pasar barang tententu yang sudah jenuh, pemerintah
mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha. Jadi pada
kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di
indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang
terencana-terkendali.
E. KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam pengorganisasian
ekonomi indonesia. Seseorang bisa melihat dari dua pendekatan. Pertama adalah
dengan pendekatan faktual-struktural, yakni setelah menelaah peranan pemerintah
atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah,
dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke
waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan
faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang
berumuskan Y = C + I + G + (X – M). Dalam formula ini berarti produk atau
pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan
ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluaran.
Dengan pendekatan dapat dipelajari, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak
pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke
kapitalisme ataupun sangat bisa ke sosialisme.
BAB II & III
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
A. Sejarah Ekonomi Indonesia
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan
Indonesia tak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang tercancum dalam Pancasila
dan UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional tentang kehidupan
ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945(sebelum diamandemen) tercantum pada
pasal-pasal berikut: 27, 33 dan 34 UUD 1945.
Pada pasal 33 menetapkan 3 hal :
1.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak.
3.
SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat.
4.
Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.
5.
Sedangkan pasal 34 menetapkan bahwa masyarakat
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
1) Masa penjajahan Belanda
a. Sistem merkantilisme (VOC) 1600-1800
Sistem Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang ditandai dengan adanya
campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan
perekonomian untuk memupuk kekayaan sebanyak-banyakanya sebagai ukuran
kekayaan, kesejahteraan dan kekuasaan yang dimiliki Negara tersebut.
Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC
(Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan
tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus
untuk menyaingi perusahaan imperialis lain.
Dalam hal ini VOC melakukan penekanan terhadap peningkatan ekspor dan membatasi
impor.
b. Sistem Monopoli (Tanam Paksa) 1830-1870
Sistem Monopoli adalah sistem ekonomi yang memusatkan kegiatan ekonomi
pada satu kelompok dalam bentuk monopoli dibidang tertentu yang dapat merugikan
rakyat. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada
permintaannya di pasaran dunia sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk
menjamin monopoli atas komoditi itu. Dengan memonopoli rempah-rempah,
diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan
meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Ditambah dengan diterapkan
Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan.
. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan
rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll.
Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi
Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah
penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di
Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Dalam sistem ini masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan
menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan
harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, ini tentu
memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih
diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara
menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli
Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa
menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini
juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin
dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
c. Sistem ekonomi Kapitalis Liberal, 1870-1945
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib
warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda
untuk mengubah kebijakan ekonominya. Sistem Ekonomi ini lebih rentan terhadap
krisis ekonomi tetapi produksi yang dibuat berdasarkan atas kebutuhan
masyarakat.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang
pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Sistem-sistem ekonomi ini meninggalkan kemelaratan, namun disisi lain memberi
pengetahuan tentang bercocok tanam, sistem uang dan budaya industri. Pada masa
itu, Indonesia adalah pengekspor terbesar sejumlah komoditas primer. Pada
dekade 1930an bank-bank bermunculan, industri manufaktur berkembang pesat yang
dimotori oleh industri gula. Pasar modal muncul dan modal asing masuk dalam
jumlah yang besar. Namun perkembangan ekonomi yang pesat itu tidak memberi
peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.
2) Pemerintahan Orde Lama
Walaupun indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya
tetapi indonesia masih menglami perang dengan belanda selama dekade 1950 hingga
1965, akibatnya Indonesia mengalami gejolak politik dalam negri. keadaan
perekonomian Indonesia sangat buruk, laju pertumbuhan rata-rata turun drastis.
Selain itu, Indonesia mengalami defisit saldo neraca pembayaran dan defisit
APBN terus membesar dari tahun ke tahun. Kegiatan produksi disektor pertanian
dan industri manufaktur pun sangat rendah.
Dapat disimpulkan, buruknya perekonomian indonesia selama pemerintahan Orde
Lama dikarnakan rusaknya infrastruktur ekonomi fisik maupun non fisik selama
pendudukan jepang.
Kebijakan ekonomi yang paling penting yang dilakukan pada kabinet Hatta adalah
reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional dan pemotongan nilai
uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar.
Pada masa kabinet Natsir, pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan
pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian(RUP). RUP ini
digunakan oleh kabinet berikutnya untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi
5 tahun(Repelita).
Pada masa kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalan
nasionalisasi De Javasche Bank yang menjadi Bank Indonesia(BI) dan penghapusan
sistem kurs berganda.
Pada kabinet Wilopo, langkah-langkah yang diilakukan untuk memulihkan perekonomian
Indonesia adalah pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam
APBN, memperketat impor, melakukan nasionalisasi angkatan bersenjata melalui
modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan jumlah pengeluaran
pemerintah.
Pada masa kabinet Ali I, langkah yang dilakukan dalam bidang ekonomi
walaupun sedikit tidak berhasil adalah pembatasan impor dan sistem uang
ketat.
Pada masa kabinet Baharuddin tindakan ekonomi yang dilakukan adalah
liberalisasi impor, kebijakan uang etat untuk menekan laju uang beredar,
penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan
modal(investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus pada
pangusaha-pengusaha pribumi dan pembatalan(sebelah pihak) Persetujuan Koferensi
Meja Bundar untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapuskan
dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam Perekonomian Indonesia.
Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan
Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokrasi. Namun, semua
itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman
kolonialisasi. Sektor formal/modern yang memiliki kontribusi lebih besardaripada
sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau PDB yang di dominasi
oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor.
Struktur ekonomi itu disebut dual societies, yang artinya dalah salah satu
karakteristik utama dari NSB yang merupakan warisan kolonialisasi. Dualisme
didalam suatu ekonomi seperti ini terjadi karna pada masa penjajahan pemerintah
yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam kebijakan-kebijjakannya.
Diskriminasi ini diterapakan untuk membuat perbedaan dalam kesempatan melakukan
kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk asli dan orang-orang non
pribumi.
Keadaan ekonomi Indonesia, setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua
perusahaan asing Belanda, menjadi lebih buruk dibanding pada saat dijajah oleh
Belanda, ditambah lagi tingkat inflasi yang tinggi. Selain kondisi politik
didalam negri yang tidak mendukung, buruknya pemeritahan Indonesia pada masa
Orde lama disebabkan juga karna keternatasan faktor-faktor produksi.
Pada akhir september 1965 ketidakstabilan politik Indonesia mencapai pncaknya
dengan terjadinya kudera yang gagal pada Partai Komunis Indonesia(PKI). Sejak
saat itu terjadi perubahan politik yang drastis di dalam negri yang mengubah
sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde lama dari sosialis menjadi
semikapitalis.
3) Pemerintahan Orde Baru
Dalam Orde Baru ini pemerintah lebih ditunjukkan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Pada masa ini
Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi
komunis. Sebelum rencana pembangunan melalui repelita, pemerintah lebih dulu
melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi
ekonomi dalam negri. Tujuannya yaitu untuk menekan kembali tingkat inflasi,,
mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan
produksi, termasuk ekspor. Ditambah lagi dengan penyusunan Rencana Pembangunan
Lima Tahun(Repelita) secara bertahap. Kebijakan ekonominya diarahkan pada
pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan yaitu :
kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi
dalam skala besar. Awalnya pemerintah memusatkan pembangunan pada sektor-sektor
tertentu secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam
waktu yang tidak panjangdan hanya di pulau jawakarnna fasilitas infrastruktur
dan sumber daya manusia relatif lebih baik. Dengan sumber daya yang sangat
terbatas pada saat itu maka sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan
pemerataan pada waktu yang bersamaan.
Tujuan utama pelaksanaan repalita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi
swasembada terutama kebutuhan beras. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah
melakukan penghijaun disektor pertanian proses pembangunan sangat cepat dengan
laju pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi pertahun.
Repelita II (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Trilogy pembangunan diubah urutannya
menjadi :
·
Pertumbuhan ekonomi
·
Pemerataan
·
Stabilitas Nasional
·
Kebijakan ekonomi yang terkenal adalah adanya
KNOP 15 tanggal 15 November 1978, yang berisi :
·
Masyarakat harus mencintai produk dalam negeri
·
Mendorong ekspor
·
Memberikan tariff spesifik bagi barang impor
Repelita III Trilogy pembangunan berubah menjadi :
·
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
·
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
·
Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis
Pada masa ini terdapat kebijakan devaluasi(kebijakan menurunkan mat uang) dan
juga adanya kebijakan deregulasi(kebijakan menguranngi berbagai faktor yg
melindungi industri perbankan dari masalah-masalah suatu perekonomian)
perbankan oleh Soemarlin.
Pada Repeliita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari
penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan.
Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman soeharto dikarnakan
presiden soeharto jauh lebih baik dibanding pada masa Orde Lama dalam menyusun
rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi.
Selain itu dikarnakan 3 hal, yaitu :
·
penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak
·
pinjamann luar negri dan
·
PMA di dalam pembangunan ekonomi Indonesia
meningkat tajam.
Dalam usaha menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhanekonomi yang tinggi
terhadap kesenjangan dan kemiskinan, atau memperkecil efek trade off antara
pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan.
Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde baru telah menghasilkan suatu
proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju ekonomi yang tinggi. Tetapi
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4) Pemerintahan Transisi
Pada tahun 1997 nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS
mengalami guncangan hebat akibat investor asing mengambil keputusan jual, karna
tidak percaya lagi dengan pereonomian negara tersebut.
Yang terjadi di Thailand tersebut merembet ke Indonesia dan beberapa negara
Asia lain, ini adalah awal krisis keuangan di Asia. Di Indonesia nilai tukar
rupiah terus melemah untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, pemerintah Orde
baru mengambil langkah kongkrit yaitu : menunda proyek-proyek senila Rp.39 triliun
dalam mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi
oleh perubahan nilai rupiah. Akan tetapi tetap saja, cadangan dolar As di BI
makin menipis. Akhirnya pemerintah Indonesia secara resmi meminta bantuan
kepada IMF. Lembaga keuangan internasional tersebut mengumumkan paket bantuan
kepada Indonesia mencapai 40 miliar. Paket program pemulihan tersebut
diharapkan nilai rupiah menguat dan stabil kembali. Tetapi kenyataannya nilai
rupiah terus merosot dan membuat kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negri
pun merosot. Dan dibuatlah kesepakatan yang mengandung butir-butir
kebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro, restrukturisasi sektor keuangan, dan
reformasi struktural.
Setelah gagal dalam kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi
perundingan-perundingan antara Indonesia dengan IMF dan mencapai lagi satu
kesepakatan baru.
Ada 5 memorandum dalam kesepakatan baru ini, yaitu :
·
Program stabilisasi, untuk menstabilkan pasar
uang dan mencegah hiperinflasi.
·
Restrukturisasi perbankan, untuk menyehatkan
sistem perbankan nasional
·
Reformasi struktural
·
Penyelesaian ULN
·
Bantuan untuk rakyat kecil
Krisis rupiah menjadi krisis ekonomi dan memunculkan krisis politik terbesar
dalam sejah perekonomian Indonesia. Krisis politik ini diawali dengan
penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa trisakti. Kemudian jakarta dilanda
kerusuhan. Akhirnya presiden soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Dr.
Bj. Habibie. Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya
pemerintahan transisi.
5) Pemerintahan Reformasi hingga SBY
Pemerintahan presiden BJ.Habibie . Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Alu KH. Abdurrahman
wahid(Gus Dur) terpilih menjadi presiden dan diwakili oleh Megawati Soekarno
Putri, pemerintahan ini disebut sebagai pemerintahan reformasi.
Pada awalnya, masyarakat, para pengusaha dan Investor asing menaruh harapan
besar tterhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan
perekonomian Indonesia. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati.
Pemerintahan Megawati kinerja ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, dilihat
dari pertumbuhan PDB(Product Domestic Bruto). Demikian juga pendapatan
perkapita meningkat, kinerja ekspor juga membaik. Namun demikian, Neraca
Perdagangan(NP), yaitu saldo ekspor(X) – impor(M) barang, maupun transaksi
berjalan(TB), sebagai presentase dari PDB mengalami penurunan.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar
pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri
sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
6) Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Awalnya masyarakat dan pelaku usaha didalam maupun luar
negri optimis dengan pemerintahan SBY. Akan tetapi pada pertengahan 2005
ekonomi Indonesia diguncang oleh 2 peristiwa tak terduga yaitu kenaikan harga
minyak mentah(BBM) di Internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
dolar As, Ini membuat PDB menurun. Kenaikan harga minyak ini menimbulkan
tekanan terhadap keuangan pemerintah(APBN).
Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono
adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dampak negatif dari kenaikan harga BBM ini mempengaruhi kegiatan atau
pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan . kenaikan harga BBM
dipasar dunia juga membuat defisit APBN tambah besar yang selanjutnya akan
mengurangi kemampuan pemerintah lewat sisi pengeluarannya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Kenaikkan harga minyak ini juga menjadi salah satu
penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar As. Secara
fundamental, terus melemahnya nilai tukar rupiah terkait dengan memburuknya
kinerja Neraca pembayaran(BoP) Indonesia.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua,
yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah. Setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi
pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang
investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang
kondusif.
SUMBER DAN DAFTAR PUSTAKA
__Alam,S. 2008. Ekonomi Jilid-1. Jakarta: Esis
__Arifin, Imamul. 2007. Membaca Cakrawala Ekonomi untuk
Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Bandung: PT. Setia Purna
Inves
__Basri, Faisal, 2002, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan
Harapan bagi
Kebangkitan Indonesia, Jakarta: Erlangga.
